Jawa Barat Dinobatkan sebagai Provinsi Terbaik dalam Pemutakhiran Data Keluarga 2025

SuaraGarut.id - Provinsi Jawa Barat kembali meraih pengakuan nasional setelah ditetapkan sebagai Pelaksana Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025 (PK-25) Terbaik Tingkat Provinsi. Penghargaan tersebut diberikan dalam Diseminasi Nasional Hasil PK-25 yang diselenggarakan Kemendukbangga/BKKBN di Jakarta pada 26 November 2025.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat, Siska Gerfianti, menerima penghargaan mewakili Gubernur Jawa Barat. Ia menyebut capaian ini merupakan hasil dari kolaborasi seluruh pihak.

"Penghargaan ini adalah apresiasi atas kerja keras dan sinergi seluruh pihak, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kader di lapangan. Keakuratan dan kelengkapan data keluarga adalah fondasi yang sangat vital untuk menyusun program pembangunan dan intervensi kebijakan yang tepat sasaran, termasuk dalam menguatkan ketahanan keluarga," ujar Siska dalam pernyataan tertulis di Bandung, 3 Desember 2025.

Berdasarkan data BPS Jawa Barat tahun 2024, terdapat sekitar 12,8 juta keluarga di wilayah ini. Pemutakhiran PK-25 yang mencakup 27 indikator keluarga menjadi rujukan untuk penyusunan berbagai program strategis, mulai dari bantuan sosial hingga penurunan stunting.

Acara yang berlangsung secara hybrid di Auditorium Kemendukbangga/BKKBN, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, diikuti lebih dari 1.000 peserta dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dan mitra pembangunan.

Fenomena Fatherless Jadi Sorotan

Dalam laporannya, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji menyoroti temuan penting PK-2025 terkait kondisi keluarga Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa satu dari empat keluarga di Indonesia berada dalam situasi fatherless, yaitu minimnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan.

"Kondisi ini berdampak signifikan terhadap tumbuh kembang anak, baik secara psikologis, sosial, maupun prestasi akademik. Angka ini lebih tinggi di wilayah perdesaan, tertinggi di Papua Pegunungan, dan terendah di Bali. Fenomena ini juga meningkat pada keluarga dengan ayah perantau dan kepala keluarga yang tidak bekerja," papar Wihaji.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno turut menekankan bahwa PK-25 menjadi landasan penting dalam menyusun kebijakan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Ia menegaskan perlunya pemanfaatan data akurat dan teknologi untuk memperkuat upaya penanggulangan stunting.

Pratikno menjelaskan bahwa data yang presisi dan terintegrasi berperan besar dalam merancang kebijakan yang efektif. Teknologi seperti cloud computing, kecerdasan buatan (AI), dan machine learning dinilai mampu mengolah data skala besar dengan efisien. "Data bukan hanya tentang masalah saat ini, tetapi juga melacak penyebab masalah dan efektivitas intervensi. Selain itu, data yang terintegrasi memudahkan pemantauan masalah stunting dan penyesuaian kebijakan secara real time," ungkap Pratikno.

Ia menambahkan bahwa pendekatan presisi memungkinkan penanganan stunting yang lebih tepat sasaran, termasuk melalui konsep precision nutrition yang mempertimbangkan pola makan serta kebutuhan gizi anak secara individual.