Koalisi Masyarakat Sipil Minta Latsarmil Calon Manajer Koperasi Desa Dihentikan Usai Lima Peserta Meninggal

SuaraGarut.id – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak pemerintah menghentikan seluruh rangkaian program Pelatihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Desakan tersebut muncul setelah lima peserta dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti pelatihan.

Koalisi menilai peristiwa tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan yang dinilai tidak tepat karena menerapkan pendekatan militer dalam program yang ditujukan bagi warga sipil.

"Koalisi memandang, kematian lima calon Manajer KDMP semakin menunjukkan bahwa sistem pendidikan dan pelatihan militer tidak tepat diterapkan secara serampangan kepada warga sipil," kata Muhamad Isnur mewakili koalisi dalam siaran pers, melalui pikiran-rakyat.com.

Menurut koalisi, kompetensi seorang pengelola koperasi seharusnya dibangun melalui penguasaan tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat, bukan melalui pendidikan bercorak militer.

Koalisi juga menilai keterlibatan TNI dalam pelaksanaan program KDMP tidak sejalan dengan semangat reformasi sektor keamanan. Kebijakan tersebut dianggap memperluas praktik militerisasi di ruang sipil sekaligus berada di luar mandat utama institusi militer.

" Kami menilai, pendekatan militeristik bagi masyarakat sipil, khususnya dalam hal ini calon Manajer KDMP, berpotensi mengikis nilai-nilai demokrasi yang justru menjadi fondasi kepemimpinan sipil," ucapnya.

Dalam keterangannya, koalisi menjelaskan bahwa lingkungan militer dibangun berdasarkan prinsip komando, hierarki, dan kepatuhan yang relevan untuk kepentingan pertahanan negara. Sebaliknya, organisasi sipil membutuhkan ruang bagi kreativitas, berpikir kritis, dialog, inovasi, dan pengambilan keputusan secara partisipatif.

Koalisi berpandangan penerapan budaya militer dalam organisasi sipil justru berpotensi melahirkan pola kepemimpinan yang otoritatif, minim dialog, dan lebih mengedepankan kepatuhan dibandingkan penyelesaian masalah secara kolaboratif.

"Tragedi ini menguatkan kritik kami terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang terus membawa pendekatan militer ke dalam urusan-urusan sipil," ucapnya.

Sebelumnya, koalisi juga menyampaikan kritik terhadap sejumlah program pemerintah yang dinilai menggunakan pendekatan serupa, termasuk pendidikan bercorak militer bagi anak-anak di Jawa Barat. Menurut mereka, pendekatan tersebut tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat dan berpotensi mengurangi kemampuan berpikir kritis serta kebebasan berpendapat.

" Kami menilai program pelatihan Manajer Koperasi Desa Merah Putih sejak awal telah cacat secara konseptual karena dibangun di atas asumsi yang keliru bahwa disiplin militer identik dengan profesionalisme organisasi sipil," katanya.

Atas peristiwa tersebut, koalisi meminta pemerintah segera menghentikan program Latsarmil bagi calon Manajer KDMP dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap konsep pelatihan yang dinilai lebih sesuai dengan prinsip tata kelola organisasi sipil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan nilai-nilai demokrasi.

Selain itu, pemerintah juga didesak membentuk tim investigasi independen melalui Komnas HAM untuk mengusut penyebab meninggalnya para peserta, sekaligus menindak pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab, baik pelaksana di lapangan maupun pengambil kebijakan.

" Tidak hanya pelaku di lapangan, tetapi juga struktur komando dan para pengambil keputusan yang merancang serta memerintahkan pelaksanaan program ini juga harus dimintai pertanggungjawaban hukum atas hilangnya nyawa warga negara di bawah kendali penyelenggara," ucapnya.

Koalisi turut meminta agar pelibatan TNI dalam program-program pemerintah yang tidak berkaitan langsung dengan tugas pokok pertahanan negara dihentikan, sehingga pelaksanaan program pembangunan kembali dijalankan oleh institusi sipil yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Di akhir pernyataannya, koalisi menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya lima peserta dalam program pelatihan tersebut.***